Korupsi: Mati Satu Tumbuh Seribu

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan yang harus segera diberantas karena telah terbukti merugikan negara. Kasus korupsi dapat dijumpai dengan mudah pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Lemahnya proses hukum dan kurangnya transparansi di pihak pemerintah menjadi faktor-faktor maraknya kasus tersebut. Untuk mengatasi dan memberantas masalah korupsi, Indonesia memiliki sebuah komisi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya itu, “perang” melawan korupsi pun telah digembar-gemborkan oleh masyarakat dunia dengan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember.

Kasus korupsi di Indonesia bak pepatah mati satu tumbuh seribu. Satu kasus korupsi telah berhasil dituntaskan oleh KPK, muncul lagi kasus yang lain. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia dijejali dengan pemberitaan mengenai korupsi dalam berbagai media massa, baik korupsi dalam skala kecil maupun korupsi dalam skala besar. Contoh dari kasus korupsi skala kecil adalah seorang kepala sekolah yang ditahan oleh aparat penegak hukum karena diduga membocorkan jawaban UAN kepada murid-muridnya agar mereka lulus dengan nilai yang baik. Sementara itu, korupsi pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer Kementerian Agama (Kemenag) termasuk dalam kasus korupsi skala besar. Dengan kasus korupsi yang merebak bagai jamur di musim hujan ini, KPK dituntut untuk bekerja keras dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang telah mengeruk uang negara seenaknya. Sudah sepantasnya jika KPK menjadi harapan masyarakat Indonesia yang menginginkan negaranya terbebas dari korupsi. Namun, bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab KPK sepenuhnya. Masyarakat juga ikut andil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Sebelum melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, masyarakat harus memahami betul dan mampu mengimplementasikan seluruh nilai-nilai antikorupsi yang telah dicanangkan oleh KPK ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai antikorupsi tersebut selanjutnya disebut 9 Nilai Antikorupsi yang meliputi tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Nilai-nilai tersebut tampak mudah untuk dilakukan namun perlu konsistensi dan kerja keras untuk dapat menanamkannya ke dalam diri generasi muda Indonesia yang kini telah jauh meninggalkan nilai-nilai tersebut.

Di rumah, orang tua dapat ikut serta dalam upaya pencegahan korupsi dengan menanamkan kesembilan nilai-nilai luhur tersebut kepada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dapat membiasakan anak-anak untuk bersikap disiplin dalam segala hal. Sebagai contoh, disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam belajar. Contoh lainnya adalah apabila anak meminta uang untuk membayar biaya sekolah, alangkah baiknya jika orang tua menanyakan bukti atau kuitansi setelah anak melakukan pembayaran. Jika hal ini dilakukan berkali-kali, maka nilai tanggung jawab dan kejujuran akan melekat dalam diri anak sehingga ketika esok-lusa orang tua tidak menanyakan perihal kuitansi pembayaran, anak akan tetap berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap kebenaran yang ia sampaikan.

Di sekolah, guru pun memiliki peran yang tak kalah penting dalam upaya pencegahan korupsi. Guru dapat menanamkan sikap berani dengan menunjuk salah satu murid untuk mengerjakan soal di papan tulis atau bercerita di depan teman-temannya. Dengan cara seperti ini, diharapkan murid-murid memiliki sifat percaya diri yang tinggi dan berani mengungkapkan pendapatnya.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya KPK dan masyarakat yang memiliki peran penting di sini. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga ikut ambil bagian untuk memberantas koruptor kelas teri maupun koruptor kelas kakap. Pemerintah, dengan kesadarannya, perlu memberikan transparansi terhadap apa-apa yang menjadi keputusannya, karena keputusan pemerintah pasti berkaitan dengan masyarakat. Transparansi ini diperlukan agar tidak ada sikap saling mencurigai antara masyarakat dan pemerintah.

Seluruh komponen negara ini harus bersatu padu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang marak terjadi beberapa tahun belakangan ini, dimulai dari mendidik anak-anak sejak usia dini hingga mengontrol jalannya pemerintahan Indonesia. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan Indonesia terbebas dari bahaya laten korupsi dan melalui generasi muda, kita dapat memotong mata rantai “virus” korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s